Analisis Determinan Inklusi Keuangan di Indonesia

Abstract

Inklusi keuangan merupakan isu global karena mempengaruhi perekonomian dan adanya fakta bahwa akses layanan keuangan di negara berkembang masih rendah. Inklusi keuangan Indonesia dikategorikan masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Penerapan inklusi keuangan masih mengalami hambatan karena masih terbatasnya bank yang terdekat dengan tempat tinggal dan jauhnya jarak cabang terdekat. Kebijakan dari Pemerintah Indonesia telah menetapkan pada Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016. Program tersebut dimaksudkan untuk membantu otoritas publik dengan mengurangi kemiskinan dan mendorong ekonomi yang komprehensif dan layak. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan salah satunya untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan penanaman modal dalam negeri terhadap inklusi keuangan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan di 34 Provinsi di Indonesia data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari BPS dan OJK serta diuji menggunakan regresi data panel. Alat yang digunakan untuk melakukan uji tersebut adalah software STATA 14. Hasil yang diperoleh variabel kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan penanaman modal dalam negeri berpengaruh secara signifikan terhadap inklusi keuangan, sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi dan pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap inklusi keuangan.

Financial inclusion is a global issue because it affects the economy and the fact that access to financial services in developing countries is still low. Indonesia's financial inclusion is categorized as low when compared to other ASEAN countries. The implementation of financial inclusion is still experiencing obstacles due to the limited number of banks closest to the place of residence and the distance of the nearest branch. The policy of the Government of Indonesia has established the National Strategy for Financial Inclusion (SNKI) through Presidential Regulation No. 82/2016. The program is intended to help public authorities by reducing poverty and encouraging a comprehensive and viable economy. Therefore, this study has one of its objectives to determine the effect of economic growth, poverty, unemployment, income inequality, and domestic investment on financial inclusion in Indonesia. This study was conducted in 34 provinces in Indonesia, the data used was secondary data obtained from BPS and OJK and tested using panel data regression with STATA 14. The results obtained by the variables of poverty, income inequality and domestic investment have a significant effect on financial inclusion, while the variables of economic growth and unemployment have no significant effect on financial inclusion.